Network
PR BEKASI - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Anggota DPR RI dari Yogyakarta itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
"(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemic,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 16 Januari 2021.
“Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," katanya.
Baca Juga: Mbak You Dipolisikan Dinilai Berlebihan, Mbah Mijan: Ramalan Bisa Dipenjara Hanya di Indonesia!
Menurut Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," kata Sukamta.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Ia menyatakan pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis 14 Januari dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat 15 Januari kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
