Network
PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik tindakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) yang membuatkan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta.
Mardani Ali Sera mengatakan, ketimbang repot membuatkan KTP, seharusnya Tri Rismaharini (Risma) fokus pada tugas utama sebagai Mensos.
"Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Rabu, 20 Januari 2021.
Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.https://t.co/PCrUWLi12K— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 20, 2021
Baca Juga: Heboh Tanda S.O.S di Pulau Laki via Google Maps, Roy Suryo: Hoaks, Ini Jelas-jelas Orang Iseng
Mardani Ali Sera menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 16,7 juta sasaran bansos tak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal itulah yang menurut Mardani Ali Sera akar masalah dan sumber korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) yang harus benar-benar diurusi Risma.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK dan 1,06 juta NIK ganda pada sistem DTKS Kemensos. Ini salah satu akar masalah dan sumber penyebab korupsi di tubuh Kemensos selama ini," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Soroti 'Drama Politik' AS, SBY: Di Era 'Post Truth Politics', Ucapan Presiden Harus Benar dan Jujur
Mardani Ali Sera juga mengingatkan Risma untuk mengintegrasikan seluruh program bansos yang dikelola Kemensos.
"Tidak cukup dengan hanya mengubah skema ke dalam bentuk tunai. Tapi perlu mengintegrasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), DTKS hingga bansos daerah/desa," kata Mardani Ali Sera.
Terakhir, Mardani Ali Sera meminta Risma menjadikan reintegritas dan soliditas data untuk penyatuan skema bansos ke skema tunggal.
Baca Juga: Jalani Sidang Cerai Pertama, Rohimah: Bang Kiwil Masih Berharap Meggy Wulandari Kembali pada Beliau
"Jadikan reintegritas dan soliditas data sebagai momentum bagi penyatuan skema bansos ke skema tunggal (terkonsolidasi)," ujar Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, KPK mendesak Kemensos memperbaiki DTKS yang menjadi basis data penerima bantuan sosial, karena sebanyak 16,7 juta sasaran tak punya NIK.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, 11 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Akui Pernah Menikah Saat Umur 18 Tahun, Amanda Manopo: Mental Aku Sudah Ibu Rumah Tangga Banget
KPK pun mengusulkan agar DTKS itu diganti dengan data dari Dukcapil (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri).
"Karena dia punya Kartu Keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri, tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," tutur Pahala.***
