Network
PR BEKASI - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faizal menyampaikan pernyataan yang mengatakan bahwa presiden adalah panglima tertinggi.
Melanjutkan dari pembahasan dari Aktivis Hukum Feri Amsari, kalau presiden sudah seharusnya memilih pemimpin Kepolisian yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Akbar Faizal mengatakan, mungkin saja presiden merasa nyaman dengan sosok yang dipilihnya dan merasa yakin bahwa seluruh agenda-agenda pembangunannya atas nama konstitusi, yang ada di pundaknya, dapat diselesaikan dengan dipilihnya orang tersebut.
Baca Juga: Benarkan Kabar Meninggalnya Kang Pipit 'Preman Pensiun', Asisten Sutradara: Mohon Doanya
"Apakah itu bisa kita terima kalau seperti itu?" kata Akbar Faizal menanyakan kepada Feri Amsari, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat, 29 Januari 2021.
Feri Amsari menjawab kalau dalam sistem presidential maka sentral kekuasaan berada di tangan presiden.
Hal itu dikatakannya tidak perlu lagi dibantah dan memang itu gagasannya.
Akan tetapi, Feri Amsari menjelaskan, yang tidak boleh dilakukan oleh presiden adalah keluar dari jalan pemikiran konstitusi.
Baca Juga: Bukan Lagi via Hidung atau Tenggorokan, Kini China Lakukan Tes Swab Metode Baru via Anus
Menurutnya boleh saja presiden memilih seseorang yang dia sayang atau orang yang presiden percaya, atau juga orang yang dekat dengannya, tetapi seluruh elemen yang ada di dalam konstitusi juga harus ada dalam diri figur yang dipilihnya tersebut.
"Jadi tidak ujug-ujug sayang dengan Masinton Pasaribu main ditarik aja, tapi Masinton punya jejak karier seperti apa," ujar Feri Amsari.
Dia menuturkan bahwa rasa personal yang ada di dalam diri presiden harus dapat dikalahkan dengan kehendak konstitusi tersebut.
Feri Amsari mengatakan bahwa kalau ingin bicara secara jujur, dalam seluruh jajaran polisi atau seluruh penyelenggara negara, mereka mempunyai rekam jejaknya masing-masing.
Baca Juga: Soroti Terpilihnya Listyo Sigit sebagai Kapolri, Aktivis Hukum: Mestinya Jokowi Jelaskan ke Publik
"Kenapa tidak track record itu yang disampaikan," ucapnya.
Dia menyampaikan semestinya, jika ingin membangun kondisi tata negara yang baik maka ketika mau menyerahkan ke DPR, sewajarnya presiden memberikan pidato beserta dengan surat kepada publik guna menjelaskan alasan kenapa sosok tersebut dipilihnya.
"Jadi tidak cek kosong. Jadi kalau bisa ada tradisi ketatanegaraan, sebelum nama disampaikan dia pidato ke publik supaya DPR juga tahu," katanya.
Feri menyebut bahwa Indonesia sudah kehilangan konsep tata negara, terutama tradisi yang elegan.
"Jadi enggak mungkin kita menyalahkan presiden memilih dia orang suka, tetapi tidak boleh presiden karena batas kesukaan itu saja, harus ada hal lain," ujar Feri.***
