Sebut Tolak Ukur Pemilihan Kapolri Tidak Jelas, IPW: Membingungkan Institusi Polri

"Jadi orang tidak membandingkan, ini tiba-tiba loncat, ini seolah-olah setelah jadi ajudan langsung promo ke mana-mana dengan satu tujuan," ujar Feri.

Feri menyampaikan bahwa nantinya Jokowi selaku presiden dapat menjelaskan kalau prestasi yang diraih oleh Listyo Sigit itu benar murni buatan prestasinya, bukan buatan manusia, dan nantinya hal itu akan terurai dengan berbagai alasan.

"Ini yang membuat elegan cara-caranya, politik presidential itu kan politik publik luas, kuncinya di sana kan?" ucapnya.

Feri menuturkan kalau Jokowi mampu menjelaskan rekam jejak dari figur yang dipilihnya, walaupun orang itu kesayangannya, maka itu bukan semata-mata apa yang Feri sebut dengan 'cek kosong'.

Baca Juga: Covid-19 Bermutasi, Inggris Ajak Indonesia Lacak Varian Baru Virus Corona yang Semakin Menyebar

"Saya jujur saja tidak melihat dari beberapa rangkaian ini, yang saya lihat agak dramatis. Ada Pak Gatot, Boy Rafli, ada Pak Sigit," katanya.

Feri mengungkapkan bahwa ada orang Padang yang mengatakan dan berharap sudah saatnya orang Padang menjadi Kapolri.

Namun, Feri menanggapi bahwa itu tidak akan mungkin.

Di sini Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyampaikan bahwa hak prerogatif pun harus memiliki tolak ukur yang jelas.

"Dari dua kali Kapolri, Idham dan kemudian Sigit itu tidak ada tolak ukur yang jelas. Idham mau pensiun masa tugasnya satu tahun tiga bulan, dijadikan Kapolri. Kemudian penggantinya Sigit pensiun 2027, berarti berapa tahun lagi, di mana tolak ukurnya?," ujar Neta S Pane.