Network
PR BEKASI – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan laporan bahwa ada gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinannya.
AHY menegaskan mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat dari pusat, daerah maupun cabang.
AHY menyebutkan bahwa gerakan ini melibatkan 5 orang yang terdiri satu kader yang masih aktif dan empat mantan kader Partai Demokrat.
Baca Juga: Terjebak di Situasi Darurat Myanmar, Jepang Belum Rencana Pulangkan Ribuan Warganya
“Gabungan dari pelaku ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari Partai 3 tahun lalu,” kata AHY dalam keterangan persnya yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Senin, 1 Februari 2021.
Hari ini (1/2) bertempat di Taman Politik DPP @PDemokrat, saya menyampaikan pernyataan pers. Agar pernyataan saya tadi bisa dibaca utuh & tidak salah tafsir, silakan baca dengan seksama lewat teks dibawah ini atau disimak melalui youtube: https://t.co/2bQb98F8OK pic.twitter.com/UswyFoV3ST— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) February 1, 2021
Tak cuma itu, AHY menyebutkan bahwa gerakan ini pun melibatkan orang non-kader Partai Demokrat yang merupakan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY
Lanjutnya, AHY menyebutkan bahwa gerakan ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sempat Dikabarkan Putus dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Bocorkan Kapan Waktu Pernikahannya
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' dalam permasalahan ini,” ujar AHY.
Terkait hal tersebut, AHY pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
“Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY.
AHY menjelaskan bagaimana upaya gerakan ini untuk mengambil paksa jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat.
Baca Juga: Kondisi Mencekam, Bank dan Lembaga Keuangan di Myanmar Lumpuh Selama Kudeta
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan bak melalui telepon maupun pertemuan langsung.
AHY menyebutkan dalam komunikasi mereka, pengambilan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” tutur AHY.***
