Network
PR BEKASI – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah tudingan terlibat dugaan kudeta Partai Demokrat dari Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan A Harahap.
Yan A Harahap menyebutkan bahwa bantahan dari Menhukham Yasonna Laoly makin membuktikan kebohongan yang ditunjukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jambu Kristal Air Dapat Menangkal Virus Corona? Ini Faktanya
Yan A Harahap menyebutkan sebelumnya pun Menteri Koodinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah terlibat dalam dugaan kudeta Partai Demokrat.
Bantahan kedua setelah sebelumnya bantahan dari @mohmahfudmd. Kebohongan Moeldoko makin ‘nyata’? https://t.co/z5pgmJOwyb— ???????????? ????. ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) February 4, 2021
"Bantahan kedua setelah sebelumnya bantahan dari @mohmafudmd. Kebohongan Moeldoko makin 'nyata'?," kaya Yan A Harahap sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @YanHarahap, Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Inggris Sebut 4.000 Varian Virus Penyebab Covid-19 di Dunia, Produsen Vaksin Tingkatkan Efektivitas
Sebelumnya melalui Twitternya, Mahfud MD pun mengaku kaget saat mendengar isu tersebut, karena namanya pun ikut disebut-sebut sebagai pihak yang memberi restu Moeldoko untuk melakukan kudeta.
Mahfud MD menegaskan tidak terlibat dan tidak member restui hal tersebut
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan," kata Mahfud MD dikutip dari Twitter @mohmahfudmd, Selasa, 2 Februari 2021.
Baca Juga: Raffi Ahmad Syok Tahu Aset yang Dimiliki sang Sopir: Jujur, Udah Dapat Apa Aja?
"Yakinlah saya tak pernah berbicara itu denna Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ucap Mahfud MD.
Selain Yasonna dan Mahfud, pejabat lain yang disinggung ialah Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, dan "Pak Lurah".
Nama-nama ini disinggung oleh politikus Demokrat Rachland Nashidik saat menanggapi keterangan Moeldoko terkait pertemuannya dengan sejumlah orang yang mengeluhkan internal Demokrat.
Baca Juga: Perlu Ada Penyesuaian Besaran Insentif Nakes, Kemenkeu: Jaga Tetap Sama dengan Tahun 2020
Moeldoko meminta pertemuan itu tak dikaitkan dengan Istana atau Presiden Joko Widodo sebab merupakan tanggung jawabnya sendiri.
Moeldoko juga membantah tuduhan hendak mengambil alih Demokrat.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?." kata Rachland melalui Twitternya, @RachlandNashidik, Senin, 1 Februari 2021.***
