Network
PR BEKASI - Fraksi Demokrat dikabarkan tolak pembahasan Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Diketahui bahwa isu terkait RUU tersebut tengah menjadi perbincangan saat ini.
Namun, pihak fraksi Demokrat membantah adanya tudingan tersebut.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Realisasi APBN agar Manfaatnya Dirasakan Rakyat di Tengah Pandemi
Melalui Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Komisi II DPR RI, Anwar Hafid membantah klaim Pimpinan Komisi II DPR.
Klaim tersebut yang menyatakan bahwa semua fraksi, termasuk Fraksi Demokrat ikut menyetujui untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Bagi kami, pemberitaan yang mengutip pernyataan Ketua Komisi II DPR (Ahmad Doli Kurnia) yang seolah-olah seluruh Kapoksi dalam Komisi II telah menyepakati, untuk tidak melanjutkan pembahasan terkait revisi RUU Pemilu adalah hal yang tidak benar," kata Anwar saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dsri Antara pada Kamis, 11 Februari 2021.
Baca Juga: Peneliti: Pemantauan Hasil Vaksinasi Kunci Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Atas hal itu, ia pun menyatakan keberatan terhadap pernyataan Ketua Komisi II DPR itu yang mencantumkan seolah-olah seluruh anggota Komisi II DPR RI mendukung untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
