Network
UU yang dimaksud tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut singkatnya dengan UU ITE.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut bila dalam UU ITE implementasinya terdapat hal yang tidak menjunjung tinggi keadilan, dirinya akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.
Wacana revisi UU ITE tersebut, disampaikan Presiden dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Cak Nun Ancam Turunkan Presiden, Refly Harun: Alangkah Bijaknya Kalau Jokowi Mau Introspeksi Diri
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini," ucap Jokowi, Senin, 15 Februari 2021.
Jokowi menambahkan nantinya yang harus segara direvisi dari UU ITE ini utamanya poin yang dijuluki dengan pasal-pasal 'karet', karena dinilai sering menyebabkan banyak penafsiran yang berbeda-beda dalam penggunaannya.
Terkait Pasal karet, Jokowi menuturkan bahwa hal itu disebut demikian karena pasal tersebut sering diinterpretasikan sebagaimana keinginan suatu pihak, akibat dari kemudahan penafsirannya yang beragam.
Baca Juga: Kota di Malaysia Tawarkan Uang Rp10 Ribu untuk Tiap Tikus yang Berhasil Ditangkap oleh Warga
"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi.
Menanggapi wanaca tersebut, Henry Subiakto sampaikan tak apa dilakuka, tetapi ia menekankan jangan sampai dengan adanya revisi UU ITE ini dijadikan celah oleh suatu pihak agar dapat melemahkan negara.
