Ungkap Kemungkinan Jokowi Dipidanakan, Refly Harun: Bisa Dijatuhkan dengan Dua Sebab

Menurut Refly Harun, secara teori tidak bisa diperkarakan, pasalnya hal itu menjadi konsekuensi negara menganut pasal-pasal impeachment.

“Bayangkan jika presiden diadukan dengan pencemaran nama baik, diadukan ini itu. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Karena itulah, konstitusi kita sudah mengatakan bahwa presiden itu bisa dijatuhkan dengan dua sebab," ucap Refly Harun.

Baca Juga: Ferdinand Balas Kritikan Amien Rais: Kapan Bapak Mendemo Pemprov DKI Soal Kepemilikan Saham di Pabrik Miras?

Baca Juga: Seret Pemprov DKI di Debat 'Miras' dengan Amien Rais, Ferdinand Hutahaean: Jangan Hanya Jokowi yang Diserang 

Menurut Refly Harun, hukum baru bisa dijatuhkan apabila seorang presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melakukan pidana berat atau perbuatan tercela

"Pertama melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti suap, korupsi dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela," ucapnya.

"Kedua, tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden,” ujarnya melanjutkan.

Terkait dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan, lanjut Refly Harun, dalam pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan yang ancaman hukumannya itu hanya satu tahun (pasal 93), maka belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat lainnya sebagaimana disebut dalam sebab pertama.

“Tapi apakah akan masuk dalam klausul perbuatan tercela yang dalam UU disebutkan misalnya judi, zina, mabuk. Tapi itu bukan sebuah garis yang sifatnya limitatif, itu adalah contoh dan itu bisa berkembang. Hanya masalahnya adalah pelaporannya bukan ke polisi, melainkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujarnya.***