PR BEKASI - Dalam mengatasi banjir di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta kini tengah berupaya melakukan normalisasi sungai melalui pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung.
Dalam prosesnya seperti dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Jumat malam, 5 Maret 2021, bahwa terdapat saat ini Pemprov DKI memiliki hambatan oleh kurangnya dana terhadap pembebasan lahan.
Soal anggaran diakui Riza Patria, meskipun Pemprov DKI memiliki anggaran Rp5 triliun. Angka itu menurutnya lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran yang harus dikeluarkan di daerah selain Jakarta.
Sebagai perbandingan bahwa dana pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat menelan biaya sekira Rp1.3 triliun dan telah mendapatkan waduk berkapasitas besar.
Baca Juga: Tersingkir di Super 300 Swiss Open 2021, Shesar Hiren Rhustavito Ungkap Petik Pelajaran Penting
Baca Juga: Minta AHY Ubah Eksklusivitasnya di Internal Partai, Boyke Novrizon: Humanisme Terganggu
"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," kata Riza Patria seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 6 Maret 2021.
Anggaran lain yang juga dibutuhkan untuk membuat konstruksi aliran sungai atau 'sheet pile' jauh lebih murah dari yang diperkirakan, yaitu sekira Rp370 miliar.