Network
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata AHY.
Membawa sejumlah dokumen kepada Kemenkumham, dikatakan AHY sebagai bentuk bukti menandakan bahwa yang terjadi pada KLB Deli Serdang adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun," kata AHY seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 8 Maret 2021.
Selain itu AHY juga membawa sejumlah bukti atau dokumen yang berisi informasi resmi terkait kepengurusan sah Partai Demokrat yang dilakukan pada tahun 2020.
"Kami juga menyerahkan daftar kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres Kelima Partai Demokrat pada 15 Maret 2020," kata AHY menambahkan.
Sebelumnya seperti diketahui konflik internal Partai Demokrat mulai tercium oleh Ketum AHY, setelah mendapati laporan terkait gerakan politik untuk mengkudeta posisinya. Hal tersebut disampaikannya pada awal bulan Februari 2021 lalu.
Dugaan tersebut kemudian menjadi kenyataan, ketika digelarnya KLB di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu, yang dihadiri dan dipimpin beberapa mantan Partai Demokrat dan pihak eksternal KSP Moeldoko.
Dalam KLB Deli Serdang tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di saat itu. Sementara Marzuki Alie menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. ***
