Network
PR BEKASI - Mantan anggota DPR dan budayawan Betawi, Ridwan Saidi, mengatakan bahwa berkaitan dengan isu jabatan 3 periode maka yang pertama dilakukan adalah membaca terlebih dahulu perubahan Ketetapan MPR (Tap MPR).
Ridwan Saidi menyampaikan, perubahan Tap MPR yang pertama itu dibuat pada masa reformasi dan memberikan tafsir yang jelas kalau jabatan presiden hanya untuk dua kali saja.
Selain itu, ditambahkan pria yang akrab disapa dengan Babe Ridwan ini, ada ketentuan Tap MPR itu tak boleh diubah.
"Selesai sudah tidak ada pembicaraan, jadi mereka bicara pepesan kosong. Berarti kan mereka sudah melanggar ketentuan yang sudah mereka buat sendiri, nggak boleh itu," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Neno Warisman Channel pada Kamis, 25 Maret 2021.
Baca Juga: Segera Daftar! Kartu Prakerja Gelombang 16 Resmi Dibuka Hari Ini untuk 300.000 Peserta
Baca Juga: Resmi Dibuka Hari Ini, Catat Ketentuan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 16
Menanggapi perkataan dari Ketua DPR Puan Maharani yang akan mengkaji wacana tersebut, kata dia, sebenarnya tak perlu lagi dikaji hanya perlu dibaca lagi keputusannya.
Ditegaskan olehnya bahwa wacana tersebut tak boleh dan hanya dua periode jabatan saja.
Ridwan Saidi menyebut, isu ini menjadi ramai lantaran mereka yang menghembuskan wacana ini mau berpikir hanya saja yang dipikirkan tidak ada, sehingga membuat susah.
Maksudnya adalah, banyak hal-hal yang harusnya dipikirkan seperti mengatasi krisis ekonomi atau mengatasi Covid-19, juga perihal Laut Cina Selatan dan Myanmar yang sudah menimbulkan efek domino ke Thailand.
Namun, hal-hal yang harusnya dipikirkan itu tidak dipikirkan karena tidak terjangkau.
"Terjangkaunya ngomongin beginian aja recehan-recehan, presiden 3 periode lah. Kenapa 3 periode, kenapa nggak 30 periode aja sekalian. Jadi nggak diubah-ubah lagi Undang-Undangnya," ucap Ridwan Saidi.
Baca Juga: Diet Anda Gagal? Cobalah 5 Makanan Anti-Inflamasi Ini yang Baik untuk Cegah Obesitas
Sementara itu, menanggapi sikap dari Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak konsisten semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan dikhawatirkan akan kembali terulang terkait isu ini, dinilainya sebagai sifat pribadi yang tak perlu dibahas.
Dia menegaskan, hal yang dibahas adalah ketentuan peraturan perundangan.
"Kalau peraturan perundangan yang dibikin diubah sendiri, diubah saja kenapa tanggung, jangan 3 periode 30 periode sekalian, begitu aja. Jadi nggak mengubah-ubah lagi," kata Ridwan Saidi.
Dicontohkannya seperti pada masa mantan Presiden Soekarno, yang memberlakukan masa jabatan seumur hidup tetapi saat masih hidup pun sudah tak lagi menjadi presiden.
Dia kembali mengatakan bahwa hal yang harus dipikirkan banyak, termasuk soal tim bulu tangkis Indonesia yang tak dapat bermain di All England.
"Masalah kita dipermalukan di All England kan harusnya dipikirkan apa yang terjadi dengan diri kita, dimakzulkan dari All England dengan alasan kopat kopit. Kemudian kita juga tidak disertakan dalam organisasi pertahanan negara-negara Islam," katanya.
"Itukan banyak yang harus dipikirkan, tidak sedikit, yang gampang-gampang saja. Ini kan gampang, 3 periode, dukung gitu aja." ujar Ridwan Saidi.***
