Network
PR BEKASI - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan turut senang dengan ketegasan pemerintah menolak Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Hinca Panjaitan menyatakan, penolakan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang oleh Pemerintah tersebut, merupakan bukti bahwa keadilan selalu berpihak kepada pihak yang benar.
“Keadilan sudah tiba ditempatnya,” Kata Hinca Panjaitan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter pribadinya @hincapandjaitan, Rabu, 31 Maret 2021.
Keadilan sudah tiba ditempatnya. Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu.— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) March 31, 2021
Mantan Plt Ketua Umum PSSI tersebut juga berpesan kepada Moeldoko cs yang kepengurusannya ditolak oleh pemerintah bahwa uang beserta jabatan tidak semudah itu dapat mempermainkan hukum yang ada di negeri ini.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Kemenag Salurkan Dana BOS Madrasah Swasta Rp3,6 Triliun, Cek di bos.kemenag.go.id
Baca Juga: Belum Tuntas Covid-19, Kini Muncul Virus ASF yang Sebabkan Kematian pada Babi hingga 100 Persen
“Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumut, karena tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
Penolakan hasil KLB Deli Serdang tersebut, disampaikan langsung oleh Yasonna Laoly dalam jumpa pers virtualnya pada Rabu, 31 Maret 2021.
“Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik (Demokrat versi KLB). sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna Laoly.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta Malam Ini: Sumarno Berhasil Dibawa Aldebaran, Apa Siasat Elsa Selanjutnya?
Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kepengurusan Paratai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang tidak lengkap karena tidak adanya persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terkait pengadaan KLB Sumut.
“Antara lain perwakilan dewan pimpinan daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari ketua DPD DPC,” ucapnya.
Berdasarkan hal itulah, Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly tidak menerima hasil dari KLB di Deli Serdang tersebut alias ditolak.
“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, (pada) tanggal 5 Maret 202, ditolak!” ujarnya.
Diketahui beberapa waktu lalu, Partai Demokrat kepemimpinan Ketua Umum Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang beberapa waktu lalu mengirimkan berkas-berkas kepengurusannya ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) guna pengajuan pengesahan.
Akan tetapi, melalui pengumuman yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly tersebut, dinyatakan bahwa berkas kepengurusan yang diajukan itu ditolak.***
