Network
Sehingga, Yasonna Laoly memerintahkan kelompok-kelompok oposisi tersebut untuk mengajukan gugatan di PTUN.
Baca Juga: Tingkatkan Minat Baca, Pemkab Bekasi Sediakan Perpustakaan Digital bagi Pelajar
“Saya katakan, ‘Kalian ribut setelah disahkan, kalau tadi datang kalian dengan bukti-bukti sebelum kita sahkan, tentu kita akan teliti'. Kalau ini enggak, kita udah sahkan, saya tidak bisa batalin itu. ‘Kamu gugat PTUN’, saya bilang. ‘Gugat di PTUN aja, gak bisa Menkumham’,” kata Yasonna Laoly.
Sejak kejadian itu, dia pun mengaku telah merasakan akan ada kisruh di dalam partai Demokrat, karena tidak ada nama senior-senior lama partai yang masuk kepengurusan AHY.
“Nah, dari situ saya sudah rasakan, jujur setelah melihat komposisi yang ada di kepengurusan AHY sekarang, saya ingat loh ‘Ini senior-senior lama kok enggak ada?’ tapi itu kan hasil kongresnya ya itu urusan mereka,” ucap Yasonna Laoly.
Meski begitu, dia tidak mau ikut campur karena urusan itu adalah masalah internal Demokrat, dan Pemerintah tidak bisa ikut campur.
“Saya lihat kan daftar kepengurusan, ini komandan-komandan lama, itu kok enggak. Tapi ya kalau itu memang keputusan kongres mereka, menurut saya kan begitu. Saya kan gak boleh masuk di situ, saya sahkan saja,” ujar Yasonna Laoly.
Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dan dugaan saya bener, gejolak itu terbawa terus, hanya mungkin belum matang banget, gitu saja. Ini matang, tapi belum sempurna,” kata Yasonna Laoly.*** (Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)
