Network
PR BEKASI - Pemerintah akan mengubah skema pemberian gas elpiji 3 kg bersubsidi mulai tahun 2022.
Sebelumnya dalam barang atau komoditias, gas elpiji 3 kg akan menjadi subsidi langsung yang menyasar rumah tangga penerima.
Hal ini disampaikan langsung oleh Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam Rapat Badan Anggaran DPR.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini: Papah Surya Minta Riki Datang ke Rumah Jelaskan Soal Anak, Elsa Makin Tertekan?
Ia mengatakan bahwa diubahnya skema pemberian gas elpiji 3 kg tersebut bertujuan agar lebih tepat sasaran.
"Transformasi subsidi berbasis orang dalam konteks elpiji, misalnya ini diarahkan ke program perlindungan sosial. Kami berharap ini bisa dilakukan mulai tahun 2022," ujarnya dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurut Febrio, penyaluran gas elpiji 3 kg pada masyrakat saat ini belum tepat sasaran.
Baca Juga: Viral! Seorang Bayi yang Baru Dilahirkan Nampak Sedang Berdoa dengan Mengangkat Kedua Tangannya
Pasalnya, terdapat selisih harga jual eceran dan patokan yang dibanderol Rp7.000 per tabung gas elpiji 3 kg.
Oleh karena itu, subsidi komoditas tersebut justru dapat dibeli secara bebas oleh masyarakat yang mampu atau kelas atas.
"Kalangan yang menikmati subsidi itu justru yang tidak berhak menerima. Kondisi ini yang ingin kami perbaiki ke depan," lanjutnya.
Baca Juga: Satu KTP Bisa Tukar 100 Lembar Uang Pecahan Rp75 Ribu Khusus THR Lebaran 2021
Oleh karena itu, kebijakan terkait skema gas elpiji 3 kg ini akan dilakukan secara tertutup kepada rumah tangga sasaran.
Rumah tangga sasaran yang dimaksud yakni, keluarga penerima manfaat (KPM), usaha mikro, petani, dan nelayan.
Selain itu, nantinya gas elpiji 3 kg akan dijual dengan harga ekonomis, dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan harga pasar.
Baca Juga: TP3 FPI Hehamahua Samakan Posisi Jokowi dengan Firaun, Begini Komentar Ferdinand Hutahaean
Febrio melanjutkan, hal tersebut akan dilakukan guna melindungi dan menyejahterakan masyarakat yang miskin atau kurang mampu.
"Pada prinsipnya harga harus tepat dan dalam saat yang bersamaan juga melindungi masyarakat miskin serta rentan," ucapnya. ***
