Network
PR BEKASI – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini, Fadli Zon menyoroti kabar tentang Indonesia yang masih masih melakukan impor garam.
Menurut Fadli Zon, Indonesia sebagai negara maritim tidak seharusnya mengimpor garam dari luar negeri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menilai sumber daya alam Indonesia sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan garam bagi masyarakat.
“Negeri maritim tapi garam masih impor. Hebatnya di mana,” kata Fadli Zon sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @fadlizon, Kamis, 22 April 2021.
Sementara itu, eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut mengomentari soal rencana pemerintah mengimpor beras.
Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang jumlah impor yang bakal dilakukan pemerintahan.
Susi Pudjiastuti secara spesifik meminta Presiden Jokowi mengembalikan jumlah impor garam ke angka 2.1 juta ton.
Susi Pudjiastuti senilai dengan angka tersebut maka garam konsumsi bisa memakai produksi dalam negeri.
“Tolonglah Pak @jokowi kembalikan jumlah impor ke angka 2.1 juta ton saja, supaya garam konsumsi bisa memakai garam petani,” kata Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip dari Twitter @susipudjiastuti, Kamis, 22 April 2021.
Susi Pudjiastuti pun memohon dengan sangat agar Jokowi memikirkan nasib petani dalam negeri.
“Mohon dipikirkan nasib mereka,” ucap Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Viral Video Ngabuburit di Pinggir Rel Kereta Api, Warganet: Mungkin Mereka Pengen COD Sama Malaikat
Lebih lanjut, Susi Pudjiastuti menyampaikan jika pemerintah bersikukuh mengimpor garam sebanyak 3 ton, maka akan mengulang kejadian dua tahun terakhir.
Di mana saat itu garam petani tidak laku di pasaran karena ada garam impor.
“Bila impor 3 juta ton maka garam petani tidak akan laku seperti 2 tahun terakhir,” kata Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Penerima Program BPUM pada 2021 Tercatat 1,73 Juta Pelaku Usaha Mikro di Jawa Barat
Selain dari tokoh di atas, rencana impor beras itu pun menuai penolakan dari para petani atau petambak garam.
Sebelumnya pemerintah telah memutuskan kenaikan impor garam industri menjadi 3 juta ton dari proyeksi 4.6 juta ton kebutuhan.
Pemerintah beralasan impor garam itu perlu dilakukan mengingat garam produksi dalam negeri belum bisa memenuhi standar mutu yang dibutuhkan industri.***
