Network
PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman memberikan komentar terkait rencana kedatangan Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing.
Sebagai informasi, Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan ke Jakarta Besok, Sabtu, 23 April 2020 dalam rangka menghadiri pertemuan puncak para pemimpin ASEAN.
Juru bicara militer Myanmar Mayjen Zaw Min Tun mengungkap, Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan KTT ASEAN secara langsung.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Sabtu, 24 April 2021 untuk Wilayah Bekasi, Depok, dan Bandung
Selain itu, pertemuan KTT ASEAN merupakan perjalanan ke luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak dirinya merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.
KTT ini adalah perundingan internasional pertama untuk mengatasi krisis di Myanmar sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021.
Menanggapi hal tersebut, Veronica Koman mengungkap sejumlah rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan Min Aung Hlaing.
"Makhluk in akan tiba di Jakarta besok. Min Aung Hlaing, kepala Junta Myanmar, bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya dan kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung ini," kata Veronica Koman.
Baca Juga: Resep Lengkap Chicken Wings Korea Tanpa Digoreng dan Es Timun untuk Buka Puasa
Oleh karena itu, Veronica Koman melontarkan satire kepada pemerintah yang menyambut kedatangan pelaku kejahatan genosida tersebut sebagai berikut.
"Aktivis dan non-aktivis, titik kasih sambutan yang 'meriah' besok," tutur Veronica Koman dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Jumat, 23 April 2021.
Perlu diketahui, Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintah Myanmar terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari 2021 lalu.
Militer mengkudeta pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi setelah dianggap curang dalam memenangi pemilihan umum.
Baca Juga: Delon Disebut Abaikan Anak Hasil dengan Putri Juby, Tak Pernah Nafkahi dan Tanyakan Kabar
Undangan kepada Min Aung Hlaing mendapat kecaman dari Fortify Rights, organisasi kemanusiaan yang berbasis di Burma, Myanmar.
"Jika pemimpin kudeta tidak berjanji mengakhiri penyerangan terhadap para demonstran dan masyarakat, maka anggota-anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan Myanmar dari komunitas regional," sebut Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rights, seperti dikutip dari Al Jazeera.***
