Network
PR BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turun tangan menangani konflik dalam pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bidang Infrastruktur, Sukirman di Semarang pada Minggu, 25 April 2021.
Menurutnya, Gubernur Ganjar Pranowo harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kubu yang pro maupun kontra terkait pembangunan Bendungan Bener ini.
“Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional, artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham akan proyek ini sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” ucap Sukirman, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Ganjar Pranowo, menurut Sukirman, harus bisa menjelaskan proyek nasional tersebut.
Terlebih, proyek tersebut sudah ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo.
Menurut Sukirman, Ganjar Pranowo sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harus memahami persoalan yang muncul di wilayahnya.
Baca Juga: Sambangi Serambi Mekkah, AHY Sampaikan Bela Sungkawa kepada Korban KRI Nanggala-402 Asal Aceh
Tidak hanya itu, Sukirman meminta Ganjar Pranowo juga mencarikan solusi terbaik dari konflik yang terjadi, apalagi ini merupakan proyek nasional.
“Tentu sekaligus sama-sama mencarikan solusi terbaik karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, tentu daerah harus ikut mengamankan, namun kita harap tidak sampai muncul korban atau merugikan sejumlah pihak,” ujarnya.
Seperti yang diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa telah terjadi bentrok antara aparat TNI-Polri dengan warga Desa Wadas pada Jumat, 23 April 2021 silam.
Bentrokan tersebut terjadi karena warga menahan masuk aparat TNI dan Polisi yang dengan paksa dan represif kepada warga desa.
Dari bentrokan tersebut, sejumlah warga dan aktivis ditangkap dan dibawa aparat serta lainnya mengalami luka-luka.
Menanggapi bentrokan tersebut, DPRD Jateng, Sukirman menyesalkan kejadian semacam ini masih harus terjadi.
Menurutnya, tindakan aparat yang represif sangat disayangkan.
“Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif,” tutur Sukirman.
Sejak tahun 2018, proyek pembangunan ini memang sering terkendala oleh masalah ganti rugi lahan. Menurutnya, Gubernur memiliki peran untuk mengatasi masalah.
“Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul," kata Sukirman.
"Di sinilah peran Gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan, tapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya?” sambungnya.
Sukirman meminta Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait bentrok yang terjadi di Desa Wadas.
Baca Juga: Istilah Subsunk, Submiss, On Eternal Patrol, dan Wira Ananta Rudira dari Insiden KRI Nanggala 402
“Saya akan komunikasikan dengan pak Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait peristiwa itu. Soal ganti rugi, saya cek sudah ‘clear’, memang dalam proyek strategis nasional itu ada diskresi,” tuturnya.
Hingga saat ini belum ada penyelesaian pasca-bentrokan tersebut.
Selain itu belum ada kabar mengenai sejumlah warga dan aktivis yang ditangkap oleh aparat.***
