Buntut Tewasnya Kabinda, Benny Wenda: Jokowi Sekali Lagi Mencoba Labeli Papua Sebagai Penjahat dan Teroris

- 29 April 2021, 03:38 WIB
Benny Wenda (kiri) mengingatkan Presiden Jokowi (kanan) soal langkahnya untuk mengirimkan pasukan ke Papua dan dinilai mencoba labeli Papua sebagai penjahat dan teroris usai tewasnya Kabinda I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Benny Wenda (kiri) mengingatkan Presiden Jokowi (kanan) soal langkahnya untuk mengirimkan pasukan ke Papua dan dinilai mencoba labeli Papua sebagai penjahat dan teroris usai tewasnya Kabinda I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. /Kolase foto dari SBS dan Instagram @jokowi

Berdasarkan laporan yang didapatnya, akibat perintah Jokowi tersebut, orang-orang Papua dalam 24 jam terakhir telah meninggalkan desa-desa untuk mengantisipasi serangan TNI dan Polri tersebut.

"Dalam 24 jam terakhir kami mendapat laporan bahwa orang-orang meninggalkan desa untuk mengantisipasi tindakan keras tersebut. Helikopter yang dikerahkan ke desa-desa, mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada tahun 1977 ketika saya masih kecil," ungkapnya.

Benny Wenda menjelaskan bahwa Jokowi secara tidak langsung sudah mengakui bahwa saat ini sedang terjadi peperangan di Papua Barat.

Baca Juga: Menu Sahur dan Berbuka, 3 Resep Olahan Kulit Pangsit ala Chef Devina Hermawan, Bahan Pasar Rasa Eropa

Hal tersebut terbukti dengan tewasnya Kabinda Papua beberapa waktu yang lalu.

"Mengapa Brigadir Jenderal ditempatkan di sana jika tidak ada perang? Mengapa Jokowi mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru dalam tiga tahun terakhir?," tanya Benny Wenda.

KKB Papua yang dia klaim sebagai Tentara Papua Barat tersebut, menurutnya, sedang mempertahan kemerdekaan rakyat, dan SDA lainnya seperti, hutan dan gunung di Papua.

"Sayap militer perjuangan Papua Barat bukanlah kelompok 'kriminal'. Mereka berkomitmen untuk mengikuti hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, tidak seperti negara Indonesia," ucapnya.

"Papua Barat terdaftar di Komite Khusus Dekolonisasi PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1962 dan melakukan kecurangan pada tahun 1969," katanya.***

Halaman:

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: ULMWP


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah