Network
PR BEKASI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait dibebastugaskannya 75 anggota KPK.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi pasar pemberhentian 75 anggota KPK.
Diketahui bahwa pengumuman hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dan Hanya Ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat.
Baca Juga: Sindir UAS dan Partai Ummat yang Galang Dana untuk Palestina, Taufik Damas: Dikit-dikit Donasi
Sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat, salah satu yang termasuk itu adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes,” kata Presiden Jokowi dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @jokowi, Senin, 17 Mei 2021.
Presiden Jokowi menyampaikan kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Kutuk Zionis Israel, Cholidi Azzam Serukan Publik Tak Takut Bela Palestina
Presiden Jokowi menilai pengalihan status pegawai KPK tidak malah merugikan hak pegawai KPK.
“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta pihak terkait merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Baca Juga: Padahal Jokowi Bela Palestina, dr. Andi: Lantas Buzzer yang Pro Zionis Ini Bekerja untuk Siapa?
Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini.
Tes kebangsaan, kata Presiden Jokowi harusnya menjadi bagian agar kerja pemberantasan korupsi lebih maksimal.
“KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Baca Juga: 'Ngamuk' Partai Ummat Dibully karena Galang Dana untuk Palestina, Nahra Tantang Buzzer Jihad ke Gaza
“Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, sebanyak 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melabrak pimpinan lembaganya.
Hal itu dilakukan guna meminta penjelasan terkait Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 mengenai perintah penyerahan tugas 75 pegawai tidak lolos TWK alih status ASN.
“Iya, banyak hal yang bisa dilakukan pertama kami tentu akan bertanya ke pimpinan tentang maksud SK tersebut. Karena SK tersebut tentang hasil tes yang isinya ada perintah untuk serahkan tugas dan tanggungjawab,” kata penyidik KPK, Novel Baswedan, Senin 17 Mei 2021.***
