Network
PR BEKASI - Penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK (tes wawasan kebangsaan) menjadi polemik dan masih menjadi sorotan sejumlah pihak.
Lantaran sejumlah pihak menilai bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi, bahkan diantaranya merasa kecewa dengan adanya keputusan tersebut.
Salah satunya yakni dari 28 Guru Besar di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta menyatakan menolak penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Guru Besar yang juga Rektor UII, Fathul Wahid melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, pada Minggu 16 Mei 2021.
Baca Juga: Muannas Alaidid Anggap Sikap Ngotot Novel Baswedan untuk Tetap di KPK Aneh: Dicurigai Banyak Pihak
"Kami mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya, untuk menolak TWK (tes wawasan kebangsaan) dan penonaktifan pegawai yang terdampak," kata
Fathul Wahid.
Pernyataan sikap itu berasal dari 28 guru besar/profesor dari UII, UNY, UGM, UMY, Universitas Abdurrab, Unpad, Universitas Mercu Buana, UIN Jakarta, UIR, UMJ, serta Unida Gontor.
"Ini adalah dukungan tulus yang dilandasi dengan rasa cinta dan rindu akan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi dan lebih bermartabat," kata dia.
Penonaktifan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan, menurut Fathul, diduga bermuatan kepentingan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi yang sebenarnya.
