Jika dibandingkan kepentingan dari masyarakat umum secara luas.
Sementara dia menilai, dalam bernegara tentu yang diperlukan adalah banyak memperbincangkan kelangsungan bangsa dan kemaslahatan dari semua masyarakat.
Karena itu, dikatakannya kalau bendera partai tak perlu banyak-banyak, hingga membuat bendera Indonesia dihilangkan.
Baca Juga: RS Pirngadi Medan Bantah Tabung Oksigen Kosong Penyebab Pasien Meninggal, Ancam Lapor Polisi
Lebih lanjut, disampaikan hal yang sama terjadi di PDIP, dan diungkit masalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya petugas partai walau statusnya sebagai pemimpin negara.
Dinilainya, kekuasaan penuh pada negara pun tak dapat dilakukan oleh Jokowi.
"Sampai hari ini, Megawati mengatakan Jokowi tetap petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari Indonesia," ucapnya.
"Salah atau benar? Salah, tetapi jangan salahkan Mega, karena dia nggak ngerti," sambung Cak Nun.***