Network
Seperti diketahui, pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK menimbulkan polemik publik.
Pasalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak berkaitan dengan integritas pegawai KPK dalam memberantas korupsi.
Adapun pertanyaan-pertanyaan itu seperti apakah bersedia melepas jilbab, pegawai KPK berjenis kelamin perempuan juga ditanya apakah bersedia menjadi istri kedua.
Selain itu, pegawai KPK juga ditanya apakah dalam menjalankan salat memakai doa qunut, serta dimintai pendapat soal FPI, kasus Habib Rizieq Shihab, dan program pemerintah.
Dalam keterangan, Menag Gus Yaqut menyebutkan fasilitas pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan Hubbul Wathon Minal Iman.
Baca Juga: Pimpinan DPR: Infomasi Terbaru, Indonesia Tidak Mendapat Kuota Haji 2021
“Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024,” kata Gus Yaqut dalam Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VIII.
Gus Yaqut mengatakan bahwa saat ini, moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Lebih lanjut, Gus Yaqut menyebutkan nantinya bimbingan teknis akan diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat.
