Network
PR BEKASI - Kepala BKSAP DPR RI Fadli Zon menilai bahwa ada pembelahan di antara masyarakat Indonesia sejak Pilkada DKI pada 2017 lalu.
Menurut Fadli Zon, hal itu bisa dilihat dari adanya persoalan kajian Ramadhan PT PELNI yang tiba-tiba dibatalkan karena dinilai radikal.
Hal itu Fadli Zon sampaikan saat menjadi narasumber di acara "Catatan Demokrasi" bertajuk "Stempel Radikal, Ulama Dicekal" pada Selasa, 13 April 2021.
Baca Juga: Fadli Zon Ingatkan BUMN Jangan Rekrut Buzzer, Irma Suryani: Itu Gak Benar, Jangan Menuduh-nuduh!
"Sudah puluhan tahun tidak pernah ada masalah orang melakukan pengajian. Mungkin belakangan ini terjadi suatu pembelahan, gara-gara waktu itu ada Pilkada DKI, kalau kita kaji secara historis. Lalu ada ulama-ulama yang kritis," kata Fadli Zon, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Rabu, 14 April 2021.
Oleh karena itu, Fadli Zon setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis tentang perlu adanya standarisasi penceramah atau sertifikasi penceramah, agar tidak ada lagi tuduhan radikal.
"Saya sependapat standarisasi diperlukan, misalnya masa seorang ustaz tidak bisa membaca Alquran. Jadi hal-hal dasar harus dikuasai," kata Fadli Zon.
Meski demikian, Fadli Zon berharap dengan adanya standarisasi penceramah, jangan sampai menjadi alat sensor bagi para penceramah yang kritis.
