Network
PR BEKASI - Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung turut mengecam putusan kebijakan penjualan vaksin Covid-19.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk membagikan siaran pers terkait vaksin Covid-19 yang mulai bisa diakses masyarakat secara individu.
Dalam tahap awal, vaksin bisa dibeli di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga pembelian Rp321.600 per dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp117.910.
Baca Juga: Komentar Fadli Zon soal Vaksin Gotong Royong Berbayar Jadi Sorotan, Netizen: Kalau Mampu Apa Salahnya?
Vaksin yang dijual adalah jenis Sinopharm. Merek ini sebelumnya dipakai untuk program Vaksinasi Gotong Royong.
Terkait hal itu, Rocky Gerung menilai pemerintah telah membuat kebijakan yang keliru.
Argumentasi tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, seperti dilihat Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 12 Juli 2021.
Baca Juga: Menkes Budi Ungkap Alasan di Balik Vaksinasi Berbayar
"Memang biadab karena kedunguan kebijakan dibebankan kepada rakyat," tutur Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengungkap, BUMN tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang mensejahterakan rakyat.
"BUMN cari untung dari rakyat, kan ngaco. BUMN itu adalah badan usaha milik negara untuk mensejahterakan rakyat. Bukan nyari untung," ucap Rocky Gerung.
Baca Juga: Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Tuai Polemik, Beka Ulung Hapsara Beri Saran Agar Tak Beratkan APBN
Dengan demikian, lanjut Rocky Gerung, pemerintah malah memprioritaskan orang-orang yang mampu membayar.
Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai rezim tidak memiliki empati terkait kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Tidak ada empati sama sekali. Ini kan artinya, pemerintah hatinya busuk. Rezim brengsek aja ini, kan? Gak ada istilah yang lebih baik dari itu karena membiarkan orang menderita sekaligus memeras rakyat untuk membayar," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Alvin Lie Singgung Kekuatan Netizen Indonesia
Rocky Gerung mengatakan, pemerintah seharusnya merangkul masyarakat di tengah wabah Covid-19 dengan menggratiskan vaksin Covid-19, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.
"Kalau beradab mestinya rakyat itu dirangkul," kata Rocky Gerung.
Pada penutupnya, Rocky Gerung menegaskan bahwa putusan BUMN menjual vaksin Covid-19 bisa masuk ranah pidana.
Baca Juga: Kimia Farma Jelaskan Alasan Jadwal Vaksinasi Berbayar Ditunda
"Itu ada pidananya, mencari untung di atas keadaan yang sulit. Apalagi pejabat memanfaatkan kesulitan orang untuk meraih untung," tutur Rocky Gerung.
Sebagai informasi tambahan, siaran pers PT Kimia Farma Tbk menyangkut tentang Vaksinasi Gotong Royong jalur individu sejalan dengan Peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021.
Aturan ini memang mengubah beberapa poin mengenai mekanisme Vaksinasi Gotong Royong.
Baca Juga: Daftar Harga, Lokasi, dan Tata Cara Vaksinasi Berbayar dari Kimia Farma, Khusus Wilayah Jawa dan Bali
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tirmizi mengatakan, program Vaksinasi Gotong Royong untuk individu ini dibuka dalam rangka memperluas cakupan vaksinasi.
Menurutnya, cakupan vaksinasi individu ini adalah warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.
Kendati demikian, Nadia juga menegaskan bahwa program ini bukan bertujuan untuk mencari untung.
Program ini, lanjut Nadia, bertujuan untuk memaksimalkan ikhtiar pemerintah mengejar target vaksinasi Covid-19 sampai 2 juta dosis per hari demi herd immunity.***
