Network
PR BEKASI - Budayawan Sujiwo Tejo mengkritik ucapan permintaan maaf Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan PPKM Darurat belum berjalan optimal.
Meski mengaku salut dengan permintaan maaf Luhut sebagai pejabat, namun Sujiwo Tejo menilai ucapan permintaan maaf itu tidak total karena ada kata 'jika'.
"Salut, Pak Luhut sudah minta maaf. Tapi lain kali, kalau minta maaf yang total, Pak," ucap Sujiwo Tejo.
Sang budayawan pun mencontohkan pernyataan permintaan maaf yang benar, yang seharusnya diucapkan Luhut.
"Jangan setengah-setengah pakai logika “Jika”, pakai saja logika “Karena”. Misal “Saya minta maaf KARENA (bukan Jika) PPKM Darurat ini belum optimal,” ucap Sujiwo Tejo.
Ia pun mengkritik Luhut yang hanya melihat teks saat meminta maaf tanpa menatap ke lawan bicaranya, yakni masyarakat Indonesia.
"Pak Luhut, bicara itu matanya menatap ke yang diajak bicara, Pak," ucap Sujiwo Tejo.
Karena menurut Sujiwo Tejo, cara tersebut adalah standar etika dalam meminta maaf. Ia menilai upaya Luhut tersebut 'text book' karena gerakan tubuh yang ditampilkan.
Mulai dari gerakan mata hingga gerakan tangan yang menandakan teks yang ia baca.
"Itu standar etika/rasa/lubuk hati. Sekali-sekali saja lihat teks yang sudah harus agak dihapal prinsip-prinsipnya," katanya.
"Patokan curi-curi baca barisnya adalah jempol kiri kanan yg terus bergeser ke bawah sesuai harus yang dibaca," ucap Sujiwo Tejo.
Pernyataan permintaan maaf Luhut ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak meski PPKM Darurat yang dijalankan pemerintah belum optimal.
Alasannya karena permintaan maaf Luhut ini nampaknya menjadi yang pertama disampaikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
Permintaan maaf Luhut disampaikan dalam konferensi pers evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, 17 Juli 2021 malam.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan.
Hingga saat ini kejelasan perpanjangan PPKM Darurat masih menunggu keputusan Presiden meski Menko PMK Muhadjir Effendy sudah mengumumkannya lebih dulu.
PPKM Darurat di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali dimulai 3-20 Juli 2021.
"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Siasati PPKM Darurat, Sejumlah Kedai Kopi di Dipatiukur Bikin Kampanye #AyongopiDirUmah
"Ini saya ulangi, menghadapi varian delta ini tidak bisa hanya dengan menambah rumah sakit, dokter dan perawat, itu hanya sementara," katanya.
"Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tapi sebenarnya hanya solusi sementara.
Menurut Luhut, solusi permanen untuk menyelesaikan ini semua adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, perlu untuk mempercepat program vaksinasi yang diperintahkan berkali-kali oleh Jokowi demi memastikan terciptanya 'herd immunity.***
