Network
PR BEKASI – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan segera berakhir pada 20 Juli 2021.
Kabarnya Pemerintah Pusat bakal mengumumkan status PPKM Darurat, apakah berhenti atau diperpanjang pada sore ini, Senin, 19 Juli 2021.
Terkait hal tersebut, influencer kesehatan dr. Tirta Mandiri Hudhi membahas dua opsi terkait jika PPKM Darurat.
Baca Juga: PPKM Darurat, Simak Ketentuan Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 2021 dari Kemenag
dr. Tirta mengungkapkan jika PPKM Darurat diperpanjang maka warga yang terdampak wajib diurus.
Lalu, jika jika PPKM Darurat dilonggarkan maka pemerintah harus segera perbaiki fasilitas kesehatan.
dr. Tirta menilai bahwa kedua opsi tersebut tetap akan boros anggaran.
Baca Juga: Video Viral! Dagangan Pisang Busuk Semua karena Tak Laku, Pria Ini Sebut karena Dampak PPKM Darurat
“Pertama, PPLM perpanjang, warga terdampak ekonominya di urus, vaksinasi dikencengin. Kedua, PPKM dilonggarkan, faskes diperbaiki, nakes dijamin , vaksinasi dikencengin,” kata dr. Tirta sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @tirta_hudhi, Senin, 19 Juli 2021.
“Dua-duanya boros anggaran (secara logika saya aja). Tinggal pilih yg mana aja,” kata dr. Tirta.
dr. Tirta menjelaskan jika pemerintah memilih opsi pertama, penyaluran bantuan sosial (bansos) rentang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Minta Maaf PPKM Darurat Tak Optimal, Christ Wamea: Tak Cukup, Harusnya Mundur
“Problem pilihan 1: Bansos rentan fraud. Data kita ga bagus. Nanti bantuan diduga tak tepat sasaran. Rentan konflik sosial,” ucap dr. Tirta.
Lalu, jika pemerintah memilih opsi kedua ada kekhawatiran terjadi kolaps lantaran tenaga kesehatan yang tidak mencukupi.
Insiden itu dapat tread jika terjadi tidak keseimbangan antara jumlah pasien kasus Covid-19 dengan tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada.
Baca Juga: Peringatkan Orang Ngeyel Salat Idul Adha saat PPKM Darurat, dr. Tompi: Jangan Nangis Kalau Gak Kebagian RS
“Problem pilihan 2: Faskesnya cukup, nakes-nya yang ga cukup, jika pasien covid meledak. Faskes rentan collapse,” ujar dr. Tirta.
“Pembagian Dosis vaksin ga merata. Jakarta bagus. Klaten, Bali, NTT contohnya masih antri lama,” ujarnya melanjutkan.
dr. Tirta menjelaskan dua opsi tersebut memiliki risiko dan masalahnya masing-masing. Tinggal pemerintah mau pilih yang mana.
“Apapun pilihannya, ada resiko dan masalahnya. Pemegang kebijakan ga bisa memilih hal lain,” tutur dr. Tirta.***
