Network
PR BEKASI - Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan bahwa Pemerintah akan segera optimalkan layanan tracing Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi.
Dengan adanya tracing Covid-19 atau pelacakan maka akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi melalui digital.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa nantinya sistem tracing itu akan menggunakan kode QR untuk melacak apakah masyarakat telah melakukan vaksinasi atau tes PCR.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pemerintah akan Siapkan Bantuan Selama Perpanjangan PPKM Darurat
"Ini akan dihubungkan dengan sistem Kementerian Kesehatan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga menggunakan QR Code bisa meng-screen mereka yang sudah tervaksinasi dan sudah tes PCR," ujar Airlangga, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Senin, 26 Juli 2021.
Ia lalu berharap agar nantinya aplikasi PeduliLindungi bisa dimanfaatkan secara optimal.
Terutama digunakan saat adanya pembukaan di tempat-tempat umum.
Baca Juga: Gelontorkan Triliunan Rupiah, Airlangga Hartarto: PPKM Darurat Dorong Sektor Konsumsi ke Bawah
"Ini diharapkan pada saat nanti akan ada pembukaan di tempat-tempat umum diharapkan program PeduliLindungi ini bisa go live. Bisa disiapkan," lanjutnya.
Selain itu Menko Airlangga juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan ketersediaan tabung oksigen.
Mengingat kasus aktif Covid-19 masih relatif tinggi maka ia dan Presiden Joko Widodo akan terus meningkatkan ketersediaan tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah jika Butuh Ruang ICU Dapat segera Hubungi Menko Airlangga Hartarto? Ini Faktanya
Airlangga juga akan menjamin ketersediaan tabung oksigen di daerah luar pulau Jawa.
"Apakah itu juga di daerah Freeport, demikian pula di Kalimantan Timur di pabrik-pabrik pupuk. Seluruhnya akan ditingkatkan untuk di luar Jawa," katanya.
Lalu selain itu, ia juga menyampaikan tentang ketersedian obat.
Baca Juga: PPKM Mikro Diperketat Mulai 22 Juni-5 Juli 2021, Airlangga: Kegiatan di Pusat Perbelanjaan Maksimal 25 persen
Ia menyampaikan bahwa Presiden mengizinkan perusahaan farmasi untuk melakukan impor bahan baku.
"Ini juga dipersiapkan. Demikian pula obat-obatan baik para perusahaan di bidang farmasi, BUMN maupun swasta yang mempunyai izin impor," terangnya. ***
