Network
PR BEKASI - Baru-baru ini pengamat politik, Usep S Ahyar menyebut bahwa PDIP mempertahankan Presidential Threshold di angka 20 persen demi kepentingan Puan Maharani.
Selain untuk menahan para kompetitor di Pilpres 2024, menurutnya PDIP mempertahan Presidential Threshold tersebut karena capres yang diusungnya, Puan memiliki elektabilitas rendah.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyinggung bahwa pemimpin telah berdosa karena membiarkan hal tersebut terjadi.
Dirangkum Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 6 November 2021, menurutnya Presidential Threshold memang merupakan alat untuk menahan para kompetitor Pilpres 2024.
Baca Juga: Tak Ingin Asal Pilih Capres dalam Pilpres 2024, PDIP: Keputusan Ada di Megawati
"Ini hal yang tidak baik dalam demokrasi Indonesia karena Presidential Threshold ini memang hanya menjadi alat untuk membunuh pesaing di tahap awal saja," tuturnya.
Refly Harun pun membeberkan dua partai yang paling getol mempertahan Presidential Threshold ini.
"Memang yang paling getol mengusung Presidential Threshold itu adalah partai-partai besar, terutama Golkar dan PDIP," ucapnya.
Menurutnya hal ini dimulai ketika pada tahun 2009 Golkar dan PDIP bekerjasama untuk menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
