Network
Sementara itu, Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengatakan, pihaknya sudah melarang kratom untuk jadi obat herbal dan suplemen pangan. Namun, untuk memastikan kratom menjadi bahan baku obat atau tidak harus dilakukan serangkaian pengujian klinis.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene mengungkapkan bahwa rekomendasi kratom masuk ke narkotika golongan satu diputuskan pada tahun 2017 oleh Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 Digelar di Jawa Barat
Sejak 2017, ditetapkan pula masa peralihan selama lima tahun. Engko mengatakan bahwa ketika kratom ini dilarang, maka masing-masing kementerian atau lembaga terkait harus melakukan upaya mitigasi.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan kratom tak hanya sebatas aspek ilmiah namun juga membutuhkan pertimbangan dari aspek pertahanan keamanan.
Oleh karena itulah, menurut Engko, Menkopolhukam menjadi leader aspek pertahanan dan keamanan terkait kratom. Setelah dilakukan rapat dengan pihak Menkopolhukam pada November 2019 lalu, hasilnya adalah rekomendasi agar kratom masuk golongan satu narkotika.
Baca Juga: Beredar Kabar Warga Tiongkok Gemar Makan Sup Janin Manusia
Menanggapi berbagai opini tentang masalah kratom, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan agar solusinya jangan hanya bicara soal larangan semata karena pelarangan artinya harus dibarengi dengan pemusnahan pohonnya.
Menurutnya, penelitian kratom dalam skala farmasi sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, ia juga mengusulkan agar dilakukan tata niaga untuk kratom agar tidak bocor atau beredar di dalam negeri.
Isu pelarangan kratom pada dasarnya membuat waswas masyarakat yang menanamnya.
