Network
PR BEKASI - Aksi demo mahasiswa direncanakan akan berlangsung secara besar-besaran pada Senin, 11 April 2022.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi demo di depan Gedung Istana Negara.
Diketahui, aksi ini akan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari massa BEM SI untuk aksi unjuk rasa itu.
Baca Juga: Link Baca One Piece 1046 Rilis Hari Ini, Terungkap Cara Raizo Akhiri Serangan Bolo Breath Kaido
Menanggapi laporan tersebut pihak kepolisian kini telah menyiapkan berbagai pengamanan.
Meskipun aksi penggerudukan Istana Negara ini akan diikuti oleh ribuan orang, namun pihak kepolisian menjamin masyarakat yang ada di Ibu Kota bisa beraktivitas secara normal.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari laman PMJ News pada Minggu, 10 April 2022.
Baca Juga: Vaksin Booster Minggu 10 April 2022 Malam oleh Polres Metro Bekasi, Catat Waktu dan Lokasinya
"Polda Metro Jaya akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap rencana aksi demo tanggal 11," ujarnya.
"Polda Metro Jaya akan menjaga keamanan Ibu Kota dengan baik. Silakan masyarakat umum untuk beraktivitas seperti biasa," kata Zulpan menyambung.
Lebih lanjut Zulpan juga memberikan imbauan untuk para demonstran.
Baca Juga: Dampak Perang Ukraina, Kelaparan Mengancam Timur Tengah dan Afrika
Ia berpesan agar yang mengikuti aksi 11 April 2022 ini bisa tertib, damai, dan tidak anarkistis.
Kemudian ia berharap para demonstran bisa menjaga suasana bulan suci ramadha agar tetap kondusif.
"Saat ini kita berada dalam bulan Ramadan. Mari kita jaga kesucian bulan yang penuh rahmat ini dengan perbuatan penuh kebaikan," ucapnya.
Berikut 6 tuntutan yang akan disampaikan BEM SI dalam demo mahasiswa 11 April 2022.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.***
