Network
PR BEKASI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI menilai kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 tidak memuaskan.
Menurut Juru Bicara F-PKS, Rofik Hananto, hal itu berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
F-PKS menilai, Pemerintah telah gagal dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3 persen, sedangkan yang tercapai hanya 5,02 persen.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Minta Maaf Usai Sebarkan Link Film di Twitter, Joko Anwar: Izinkan Saya Patah Hati
“Kita sudah mecermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015 hingga akhir masa Pemerintah, sehingga upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lambat,” kata Rofik dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR RI, Rabu, 19 Agustus 2020.
Menurutnya, target tersebut tidak terpenuhi diakibatkan struktur ekonomi nasional terlalu bergantung terhadap sektor konsumsi, tercatat sebesar 56 persen PDB porsi konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, Ahmad Syaikhu: Kita Patut Heran, Kenapa Konstruksi Tol Selalu Ambruk
“Peranan belanja Pemerintah hanya 8,75 persen. Angka tersebut sangat kecil untuk mendukung ekspansi Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik, karena terlalu bergantung kepada sektor konsumsi,” kata Rofik.
Selain itu, F-PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta. Selama periode tersebut jumlah penganguran naik 0,71 persen.
“Kami mencermati masih tingginya tenaga kerja informal per Agustus 2019, mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja Indonesia atau mencapai 70,49 juta jiwa. Sementara itu penyerapan tenaga kerja sektor padat karya terus menurun,” katanya.
Baca Juga: Sumatra Barat Catat Penambahan 23 Kasus, Tambah Daftar Wilayah Zona Oranye
Sementara itu, menurut Juru Bicara F-PKB Ratna Juwita Sari, dari tujuh indikator asumsi makro yang telah disepakati Pemerintah bersama DPR RI dalam proses penetapan APBN TA 2019 ternyata hanya tiga indicator yang bisa mencapai target.
