Network
PR BEKASI – Didua dijadikan tempat kaderisasi kelompok Hiazbut Tahrir Indonesia (HTI) dan mengajarkan Idelogi Khilafah (ala HTI), sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Rembang, Pasuruan ini didatangi massa yang meminta klarifikasi.
Padahal, Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan bahwa HTI sudah dibubarkan sejak 2017. Karenanya, HTI tidak punya izin beraktivitas di Indonesia, apalagi dengan mengampanyekan sistem politik khilafah yang tertolak di Indonesia.
“HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Fachrul Razi seperti dilansir Pikiranrakya-Bekasi.com dari RRI, Jumat, 21 Agustus 2020.
Baca Juga: Di Tengah Upaya Vaksinasi Covid-19, Pemimpin Oposisi Rusia Diracun Hingga Alami Koma Saat di Pesawat
Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
"HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Menag Fachrul Razi di Jakarta.
Menurut Menag, NKRI adalah hasil kesepakatan bersama dan menjadi bentuk negara yang sudah final. Sebuah negara juga tidak harus berbentuk khilafah untuk disebut Islami.
Baca Juga: Dinilai Jadi Sosok Dicintai Rakyat, Megawati Soekarnoputri Sebut Joko Widodo Patut Dijadikan Contoh
Nilai-nilai Islam tetap berkembang luas dan kuat dalam sistem republik, kerajaan atau keamiran, termasuk yang sejak dulu berjalan di Republik Indonesia.
Pada pekan peringatan HUT Ke-75 RI pada 17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442H, Menag mengajak masyarakat untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
Kecintaan yang juga pernah ditunjukkan Rasulullah kepada kota kelahirannya, Makkah, saat akan berhijrah.
