Network
PR BEKASI – Keikutsertaan para artis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di berbagai daerah dikhawatirkan tidak memahami tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Haris Hijrah Wicaksana yang juga seorang Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung.
“Jika artis itu tidak memahami kebijakan pemerintahan, tentu bagaimana untuk mengurus masyarakat dan dipastikan akan mempengaruhi kualitas pemerintah itu sendiri,” tuturnya Haris seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kantor berita Antara, Minggu, 13 September 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Tenaga Medis Rusia Disebut Rayakan Keberhasilan Membuat Vaksin Covid-19 Pertama di Dunia
Menurutnya, sebagai warga negara, tidak ada masalah bagi para artis yang mengikuti konstelasi politik dengan maju pada Pilkada.
Kebanyakan artis Nasional yang maju pada Pilkada 2020 menurutnya memiliki posisi sebagai wakil kepala daerah, seperti Sahrul Gunawan yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bandung.
Kemudian, ia melanjutkan, ada Iyeth Bustami yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bengkalis, Lucky Hakim yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Indramayu, dan Firman Mutakin yang mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Cilegon.
Baca Juga: Nahas, Bocah Ini Tewas karena Gagal Jantung Usai Dihukum Gurunya Lakukan 100 Kali Lompat Jongkok
Namun, Haris cukup mengkhawatirkan artis tersebut jika menang pada Pilkada dan memimpin pemerintahan, apakah mereka mengerti mengenai tata cara mengambil kebijakan pemerintah.
Sebab kata dia, apabila mereka tidak memahami kebijakan pemerintahan, maka bagaimana mereka akan memimpin masyarakat.
Para artis harus memahami bagaimana tata cara mengambil kebijakan pemerintah, bagaimana akuntabilitas pemerintah, mekanisme membuat kebijakan, mekanisme pengajuan anggaran, mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban, dan perubahan anggaran.
Baca Juga: Viral, Peluru Nyasar di Perumahan Bekasi Gegerkan Warga, TNI AU Akui Sudah Tempuh Jalur Mediasi
“Itu pekerjaan rumah kita, jangan sampai dia tidak mengerti dan hanya tandatangan serta bagus-bagus saja,” ucapnya.
Menurut Haris, pengusungan kalangan artis yang dilakukan calon petahanan dan partai politik pada Pilkada sebetulnya cukup instan, karena mereka memiliki elektoral tinggi dengan keterkenalan yang dimiliki.
Dalam konstelasi politik, persayaratan memenangkan pilkada harus ada dua kapital, yakni ekonomi dan sosial.
Baca Juga: Jadi Perbincangan Warganet, Kepala Desa Hoho: Saya Sih Santai, Preman atau Bukan Itu Bukan dari Tato
Apabila calon kepala daerah itu tidak dikenal masyarakat luas, tentu secara ekonomi akan mengeluarkan biaya modal cukup besar.
Sebaliknya, bila mereka terkenal dan populer, modal sosial yang dimiliki cukup tinggi dengan memiliki jaringan masyarakat umum, maka biaya politik yang dikeluarkan dapat ditekan.
“Kami menilai parpol pengusung artis itu untuk kemenangan pilkada dengan biaya politik tidak besar, karena mereka lebih dikenal di kalangan masyarakat dan dipastikan dapat mendongkrak perolehan suara,” tutur Haris.***
