Network
PR BEKASI – Pemerintah mengatur ekonomi berdasarkan Pancasila, terutama sila kelima ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Hal tersebut dinyatakan oleh Aria Bima selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, dalam kegiatan “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” yang dilakukan secara virtual di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu, 19 September 2020.
Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Baca Juga: Tiga Karyawan Lokal Migas di Kepulauan Anambas Positif Covid-19
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, dia mengungkapkan bahwa keadilan sosial dibagi menjadi dua, yakni keadilan sosial antardaerah, dan keadilan sosial dari sisi bantuan untuk masyarakat.
Dalam keadilan sosial antardaerah, menurutnya pemerintah tidak hanya membangun Jawa dan Jakarta, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia, termasuk membangun Papua dan membangun Maluku.
Aria juga mengatakan bahwa pada keadilan antardaerah tersebut, salah satu yang menjadi titik utama pemerintah adalah membangun infrastruktur, di antaranya jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik.
Baca Juga: Liverpool Resmi Datangkan Thiago Alcantara dari Bayern Munchen, Tapi untuk Apa?
“Dalam keadilan sosial dari sisi bantuan untuk masyarkaat, duit dibagi ‘dinggo wong cilik’ (untuk masyarakat kecil),” ucapnya.
“Seperti pemerintah menyalurkan bantuan modal dalam bentuk alat usaha, bantuan transportasi, bantuan melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, hingga bantuan sosial. Ini semua tujuannya adalah agar rakyat sejahtera,” tutur Aria melanjutkan.
Pada kesempatan tersebut, pemilik rumah aspirasi “Bale Rakyat” tersebut juga menyinggung beberapa pihak yang enggan menjadikan ajaran Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Camat Kelapa Gading Wafat Akibat Covid-19, Anies Baswedan Sampaikan Pesan Haru
“Sejauh mana kita mengakui, memahami keyakinan di luar dari diri kita sendiri. Ini berangkat dari ajaran orang jawa yaitu ‘opo onone’ (apa adanya) itulah Pancasila, bukannya ‘kudu ono’ (harus ada),” ungkap Aria.
Dia juga menyinggung sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” serta sila “Persatuan Indonesia” yang tidak diamalkan dengan baik oleh pihak yang sengaja ingin memecah belah Indonesia.
Aria memberikan contoh, belum lama ini ada pihak yang sengaja ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.
Baca Juga: Seismic Gap di Dekat Pantai Selatan Jawa, Guru Besar ITB: Ada Potensi Tsunami 20 Meter di Masa Depan
“Dengan begitu artinya harus merelakan lepasnya NTT, Bali, Manado, daerah-daerah yang mayoritas nonmuslim. Ini sengaja dibuat oleh kelompok yang menginginkan Indonesia lepas. Agama tidak membuat orang bersatu, tetapi justru saling mempertajam perbedaan,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, dia menegaskan bahwa agama adalah sesuatu yang Meski demikian, harus dipahami bahwa bukan berarti hal itu harus menyatukan ajaran agama.
Baca Juga: Kabar Mengejutkan, Sempat Dikira Tifus, Elvy Sukaesih Dinyatakan Positif Covid-19
“Agama diracik sendiri, itu tidak boleh. Yang Islam harus sesuai dengan agama dan keyakinannya, begitu juga agama lain,” ucap Aria.
“Kenapa saya juga menyinggung agama, karena saat ini agam sering dijadikan sebagai komoditas politik. Padahal, Ketuhanan adalah memberikan dasar kita untuk hidup lebih baik sesuai ajaran masing-masing,” tuturnya melanjutkan.
