Network
"Walau dibatasi 100 orang, siapa dapat menjamin. Pencoblosan enam jam, kira-kira 300-400 orang, sulit untuk membatasi itu. Perhitungannya sore, saksi-saksi ingin mengetahui itu juga, tentu punya risiko," kata Jusuf Kalla seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Senin, 21 September 2020.
Ditambah lagi menurutnya, prediksi penyebaran Covid-19 melenceng, dari semula September, kini diprediksi baru akan mencapai puncak pada Desember 2020 mendatang, bertepatan momen Pilkada serentak 2020.
Jusuf Kalla menambahkan, walaupun Pilkada tertunda atau ditunda, tidak berpengaruh signifikan pada proses peralihan kepala daerah.
Baca Juga: Dibuka Mulai Hari Ini, Berikut Link dan Cara Daftar Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2020
Karena menurut dia, para kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang.
Para kepala daerah yang habis masa jabatan itu nantinya dapat digantikan dengan pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt). Dan situasi itu tak menimbulkan perubaham siginifikan pada roda pemerintahan.
"Kalau pun memang sudah melewati masa jabatan, itu kan ada pejabat sementara yang dapat menangani. Jadi ini biasa saja," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Sempat Dibuka Menguat, IHSG Awal Pekan Ini Habiskan Waktu di Zona Merah
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo, sudah menegaskan, tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tetap berjalan meski pandemi Covid-19 belum usai.
Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, Joko Widodo memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020.
