Network
"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Ini demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih," kata Fadjroel.
Baca Juga: Diduga Mabuk, Mahasiswi di Makassar Digilir 7 Laki-laki Usai Kunjungi Tempat Hiburan Malam
Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.
"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata dia.
Joko Widodo, kata Fadjroel, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.
Baca Juga: Keuangan Syariah Tumbuh Saat Lesunya Ekonomi, OJK: Saatnya Berperan Besar dalam Pemulihan Nasional
"Karena tidak satu pun negara (di dunia, termasuk Indonesia) tahu, kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," tuturnya.***
