Network
PATRIOT BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Presiden maupun Menteri diperbolehkan kampanye dan memihak dalam Pemilu.
Karena menurut Jokowi Presiden dan Menteri memiliki hak demokrasi dan politik.
Namun, menurut Jokowi yang tidak diperbolehkan adalah kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas negara.
Baca Juga: Dituding Tak Tanggapi Laporan Warga, Polres Metro Bekasi Kota Beri Bantahan
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Selain itu, Jokowi juga menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa jabatan Presiden dan Menteri juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Oleh karena itu, menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
