Network
Hal tersebut karena proses suksesi melalui pilkada bukanlah sekadar rutinitas prosedural pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi, melainkan merupakan arena politik.
“Di mana siapa akan mendapatkan apa, itu tentang alokasi kekuasaan dan penundaan pilkada akan menempatkan pejabat kepala daerah setingkat di atasnya menentukan pejabat kepala daerah di level bawahnya,” tutur Agung.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada akan menjadi ajang politik yang bisa mengubah konstelasi politik di daerah, sehingga wajar para legislator menolak keras penundaan pilkada 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Modus Pencurian Baru, Campuran Garam dan Air Liur Disebut Bisa Pecahkan Kaca Mobil
“Kepemimpinan itu memang penting dalam ajaran Islam, dan pilkada adalah saran merekrut pemimpin umat di daerah,” ucap Agung.
“Namun, keamanan umat dari ancaman wabah virus corona lebih penting, karena ini mengancam nyawa,” katanya melanjutkan.
Agung menjelaskan bahwa memilih alternatif cara untuk mendapatkan pemimpin di daerah, lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan pelaksanaan pilkada yang sangat jelas berpotensi menjadi klaster penularan virus corona.
Baca Juga: Sempat Bingung, Potongan Tubuh Korban Mutilasi Kalibata City Disemprotkan Parfum dan Serbuk Kopi
“Pelaksanaan pilkada akan sering melibatkan kerumunan massa, sehingga bisa dipahami bila NU dan Muhammadiyah, serta kalangan lainnya mengusulkan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020,” tuturnya.
Menurut Agung, bagi partai politik yang sudah berproses sesuai dengan konstitusi untuk mengusung bakal calon kepala daerah, akan memilih politik yang merupakan arena kekuasaan.
