Network
PR BEKASI – Seorang pengamat menuturkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 sebaiknya ditunda.
Hal itu menurutnya harus dilakukan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman virus corona di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik.
Terbukti, tren kasus virus corona di Indonesia sampai saat ini tidak menunjukkan adanya penurunan kasus Covid-19.
Baca Juga: Hubungan Semakin Memanas, Taiwan dan Tiongkok Saling Cegat Jet Tempur
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto di Jember, Jawa Timur, pada Selasa, 22 September 2020.
“Karena mengancam nyawa, sedangkan rekrutmen pemimpin ada mekanisme alternatif yang juga sudah ada aturannya, sehingga tidak masalah menunda pilkada,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Agung memahamai Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menolak usulan banyak kalangan, termasuk organisasi massa keagamaan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah agar menunda pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Baca Juga: Sambut Tanggal Gajian, Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini Buat Kantong Lebih Hemat
Hal tersebut karena proses suksesi melalui pilkada bukanlah sekadar rutinitas prosedural pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi, melainkan merupakan arena politik.
“Di mana siapa akan mendapatkan apa, itu tentang alokasi kekuasaan dan penundaan pilkada akan menempatkan pejabat kepala daerah setingkat di atasnya menentukan pejabat kepala daerah di level bawahnya,” tutur Agung.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada akan menjadi ajang politik yang bisa mengubah konstelasi politik di daerah, sehingga wajar para legislator menolak keras penundaan pilkada 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Modus Pencurian Baru, Campuran Garam dan Air Liur Disebut Bisa Pecahkan Kaca Mobil
“Kepemimpinan itu memang penting dalam ajaran Islam, dan pilkada adalah saran merekrut pemimpin umat di daerah,” ucap Agung.
“Namun, keamanan umat dari ancaman wabah virus corona lebih penting, karena ini mengancam nyawa,” katanya melanjutkan.
Agung menjelaskan bahwa memilih alternatif cara untuk mendapatkan pemimpin di daerah, lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan pelaksanaan pilkada yang sangat jelas berpotensi menjadi klaster penularan virus corona.
Baca Juga: Sempat Bingung, Potongan Tubuh Korban Mutilasi Kalibata City Disemprotkan Parfum dan Serbuk Kopi
“Pelaksanaan pilkada akan sering melibatkan kerumunan massa, sehingga bisa dipahami bila NU dan Muhammadiyah, serta kalangan lainnya mengusulkan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020,” tuturnya.
Menurut Agung, bagi partai politik yang sudah berproses sesuai dengan konstitusi untuk mengusung bakal calon kepala daerah, akan memilih politik yang merupakan arena kekuasaan.
“Usulan NU dan Muhammadiyah, serta banyak kalangan, untuk menunda pilkada juga sudah prosedural dalam mengambil keputusan melalui perhitungan manfaat dan mudlaratnya,” katanya.
Baca Juga: Musim Hujan Datang, Pengendara Motor Wajib Tahu Suku Cadang Ini Mudah Rusak Saat Terkena Air
“Sehingga menyelamatkan banyak nyawa adalah prioritas yang sudah tepat,” ucap Agung menambahkan.***
