Network
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kemenkeu tersebut bertemakan ‘Tantangan Akuntabilitas Keuangan negara dalam Penanganan COVID-19 DAN Pemulihan Ekonomi asional’.
Kementerian yang digawangi oleh BUMN tersebut memperoleh penghargaan pada dua kategori.
Penghargaan tersebut yakni Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2010-2019 dan Utilisasi BMN terbaik Kelompok 1.
Selain itu, Kementerian BUMN juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut sejak tahun 2007 hingga 2019.
Baca Juga: Tidak lagi Dimonopoli MUI, Sekarang Ormas Islam juga Bisa Lakukan Sertifikasi Halal
Opini tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kementerian BUMN telah memenuhi kriteria yang diharapkan Kementerian Keuangan.
Kriteria tersebut yakni tidak ada salah saji dalam pos-pos Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan ketepatan pencatatan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sementara dalam kategori Utilitas BMN, penghargaan ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga (KL) yang memiliki utilitas BMN terbaik dari seluruh KL dari aspek penggunaan dan optimasi BMN untuk medapatkan PNBP dan optimasi penggunaan sesuai standar.
Kementerian BUMN terakhir kali memperoleh penghargaan Utilitas BMN pada BMN Award 2016 atas kinerja sangat baik III atas Utilitas BMN Kelompok I Tahun 2016 diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kemenkeu pada Kamis, 2 Nvember 2017 lalu.***
