Network
PR BEKASI - Sertifikasi Halal merupakan suatu sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk seperti makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya tidak mengandung unsur yang diharamkan.
Unsur yang diharamkan yang dimaksud yaitu memiliki kandungan dan cara pengelolaan yang dilakukan dengan metode produksi sesuai dengan ajaran syariat islam.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan satu-satunya badan majelis Islam yang juga mengatur untuk penyematan sertifikat halal dalam sebuah produk.
Namun dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, salah satunya mencantumkan kesepakatan Pemerintah dan DPR terkait sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH).
Baca Juga: Bentrokan Antar Dua Ormas di Bekasi Viral di Medsos, Diduga Gara-gara Ditagih Uang Lapak Dagang
Pelaksanaan JPH diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH. Sehingga tidak hanya terpusat di MUI saja.
“Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini dimonopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam,” ucap Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema 'Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi' pada Kamis, 24 September 2020.
Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana yang saat ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia.
Untuk pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.
