Network
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Senin, 28 September 2020, dia meminta Anies segera melakukan langkah-langkah mitigasi banjir. Sebab menurutnya, sejak beberapa tahun lalu, mitigasi banjir bukan lagi program prioritas utama.
Hal itu terlihat, dari pemangkasan pagu penanganan banjir dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada 2020, kata Prasetio, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini. ” ujarnya.
Baca Juga: Ingin Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Bekasi Akan Akuisisi 30.000 Pelanggan Air yang Dikelola Swasta
DPRD juga menyoroti revitalisasi trotoar, yang dianggap menjadi penyebab dan penyumbang banjir Jakarta. Contohnya dalah revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro. Kata Prasetio, justru mengakibatkan penyumbatan air, sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng, Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ucapnya.
Dia juga mendorong Anies Baswedan, untuk mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12.5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut, dialokasikan untuk tahun ini dan 2021, dengan beberapa program prioritas.
Baca Juga: Ada Hikmah di Tengah Pandemi Covid-19, Bisnis Perakitan Ambulance di Bekasi Ini Kebanjiran Pesanan
Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganannya banjir," ucapnya.***
