Network
PR BEKASI - Sejak dilakukannya deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi beberapa waktu lalu, suhu panas politik di Indonesia dianggap semakin membara.
Timbulnya kelompok tandingan bernama Kerapatan Indonesia Tanah Air Kita (KITA) menjadi bentuk dualisme kelompok politik yang adu kuat dengan KAMI.
Kehadiran KAMI menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.
Baca Juga: Blackpink Resmi Rilis Full Album Perdana Bertajuk 'The Album'
Menurutnya tidak ada larangan terkait kelompok KAMI, selama memiliki gagasan bagus. Tetapi menurutnya, jika arahnya memaksakan kepentingan, maka akan ada perhitungan lain.
Dalam pesan yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, Moeldoko mengatakan untuk jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik, karena ada risiko. Menurutnya negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas.
Menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menduga Moeldoko membawa agenda pribadi dalam pernyataannya terhadap kelompok KAMI.
Baca Juga: Bikin Takjub, Kapolres Pelalawan Ini Jadikan Bocah Korban Kekerasan Ayahnya sebagai Anak Angkat
Dirinya juga mengutip pernyataan Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden berkali-kali mengatakan sikap kritis tak menghalangi untuk bersahabat.
"Atau jangan-jangan banyak anggota kabinet yang punya agenda pribadi," kata Fahri Hamzah seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Karena itu Fahri Hamzah mengatakan bahwa pandangan Moeldoko terkait mengganggu stabilitas politik dianggap kesimpulan yang terlalu ringan.
Baca Juga: Hati-hati! Peneliti Sebut Sakit Kepala dan Kelelahan Jadi Gejala Awal Seseorang Terkena Covid-19
"Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik. Sikap para pembantu Presiden Jokowi dalam melihat oposisi dan suara-suara kritis masih memakai kacamata pra-reformasi dan pra-demokrasi,” katanya.
Padahal menurutnya pengkritik adalah teman sejati bagi pemerintah, bahkan oposisi adalah bagian penting sebagai syarat bagi demokrasi.
"Tapi pemerintah selalu nampak mengirim sinyal ganda. Gamang di depan corona, gamang juga di depan oposisi. Dan semakin tenang ia, nampak makin besar dan gagah kuasa. Semakin panik, maka ia nampak makin kecil dan lemah," ujarnya.
Baca Juga: Seakan-akan Tonton Film Adaptasi, 5 Video Game Ini Berasal dari Buku dan Sastra
Selain itu, Fahri Hamzah juga mengatakan agar pemerintah lebih bijak dalam mengambil langkah. Apalagi di situasi sekarang ini menghadapi pandemi hingga resesi, pemerintah harus bisa mempersatukan bangsa.
"Lalu kalau kita tidak bersatu, maka kita akan menjadi korban krisis ini. Kenapa kita memilih jadi korban? Jadi kita sangat berharap para pemimpin memahami situasi. Lalu dengan cara yang arif memimpin sebuah orkestra rekonsiliasi," tuturnya.***
