Network
PR BEKASI - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, penyelenggaraan Pilkada tidak terkait dengan tingkat penularan Covid-19.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020 lalu.
Perihal hal ini, dia mencontohkan, seperti wilayah DKI Jakarta yang angka positif Covid-19 terus mengalami kenaikan meskipun tidak menggelar Pilkada.
Baca Juga: Perempuan Wajib Tahu, Begini Cara Bedakan Rasa Sakit karena Haid dan Gejala Kanker Payudara
"Di DKI tidak ada Pilkada, angka infeksinya tinggi, juara satu tertinggi penularannya," ujar Mahfud MD, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 4 Oktober 2020.
Atas pertanyaan itu, tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena bagaimana mungkin penyebaran Covid-19 tidak akan ada hubungannya dengan Pilkada.
Menanggapi hal tersebut, senada dengan Mahfud MD, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menilai bahwa Civid-19 dan Pilkada tidak ada hubungannya.
Baca Juga: Update Data COVID-19 di Jawa Barat hingga 4 Oktober 2020 Pukul 21.00 WIB
"Yang dimaksud Pak Mahfud adalah antara Covid-19 sama Pilkada tidak berkorelasi langsung. Tidak otomatis kalau ada Pilkada ada Covid-19, nggak ada hubungannya Pilkada dengan Covid-19. Sejauh ini kalau Pilkada dilaksanakan sesuai protokol Covid-19, tentu tidak akan menjadi klaster baru," katanya.
