Berharap Suaranya Didengar Pemerintah dan DPR, GBJ Berkomitmen Tidak Akan Aksi dengan Anarkistis

- 15 Oktober 2020, 16:57 WIB
Massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja.
Massa dari KSPI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. /ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj

PR BEKASI - Penolakan Undang-undang Cipta kerja terus bergulir dari awal pengesahan hingga penyeraha draf ke presiden yang dilakukan pada Rabu, 14 Oktober 2020 kemarin. 

Berbagai gerakan dari ormas, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sampai saat ini masih melakukan aksi demonstrasi, termasuk Gerakan Buruh Jakarta (GBJ).

Dalam pernyataannya, GJB mengatakan akan melakukan aksi demontrasi damai tanpa anarkisme, seperti aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Gerakkan Razia Perut Lapar, Tirta: Sindiran Terkeras adalah Ketika Rakyat Bergerak Membantu Sesama

Mereka juga memastikan tidak akan melakukan aksi anarkis dalam unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal ini di ungkapakan oleh Presidium GBJ sekaligus Perwakilan Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri, Natalia. Dia menegaskan, buruh di Jakarta tidak pernah melakukan aksi anarkis terhadap aparat kepolisian.

"Sebenarnya dari awal kita tidak pernah aksi anarkia pada anggota (Polisi), karena aksi kita adalah damai. Kita mau suara kita di dengar oleh Presiden dan DPR," kata Natalia, saat ditemui di KBN Marunda, Kamis 15 oktober 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.

Baca Juga: Tiga Kecamatan di Garut Terdampak Banjir Akibat Luapan Sungai, Sisakan Material Lumpur

Maka dari itu, pihaknya pun berharap agar perwakilan pemerintah maupun DPR dapat menerima perwakilan mereka untuk duduk bersama membahas UU Cipta Kerja yang menjadi polemik bagi masyarakat, khususnya kaum buruh.

"DPR tidak pernah mendengar kami. Padahal kami ke DPR pada beberapa waktu lalu, agar kami di terima oleh pemerintah DPR sebelum di sahkan. Tapi sampai dengan saat ini setelah sudah di ketok palu, mereka tidak mau mendengarkan kami," kata Natalia.

Natalia pun mengaku sangat menyayangkan, aksi 8 Oktober kemarin berujung kerusakan dan juga anarkis. Atas kejadian tersebut, Natalia berharap pemerintah lebih mendengarkan apa yang sudah di suarakan oleh elemen masyarakat lain.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Sangat Menyayangkan Insiden Pemulukan Relawan Kesehatan MDMC Saat Demo

"Memang sangat di sayangkan kenapa harus ada anarkis. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan. Mungkin ada beberapa faktor kenapa sampai mereka melakukan anarkis seperti itu. Pemerintah makanya mendengarkan suara rakyat apasih yang mereka mau," ucapnya.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x