Network
Jadi menurutnya, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara, pemerintah justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban anak cucu kita nanti.
"Warisan berbentuk gunungan utang, bayangkan dengan total utang pemerintah yang mencapai Rp5.594.9 triliun rupiah per Agustus lalu, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp20.5 juta, sejarah kelak mencatat, anak cucu kita akan menerima warisan utang," ucapnya.
Beban yang kedua kata Fadli Zon adalah beban hukum, kerusakan tatanan hukum di pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata.
"Dulu di periode pertama kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi, kini di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Fadli Zon Official, Rabu, 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Komentari Kinerja Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Gibran Rakabuming Raka: PR Bapak Masih Banyak
Tak heran menurutnya, banyak investor asing yang bahkan memprotes beleid baru ini, sebab UU telah membuka banyak sekali front conflict, sementara investor yang sesungguhnya biasanya tak suka konflik, mereka butuh stabilitas dan kepastian hukum.
"Jadi alih-alih menciptakan kepastian dan stabilitas, Omnibus Law sudah terbukti melahirkan konflik dan instabilitas, terbukti semakin banyak demonstrasi dari kalangan buruh, pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, bahkan sejumlah pihak ada yang menganjurkan pembangkangan sipil," ucapnya.
Beban yang ketiga menurut Fadli Zon adalah beban perpecahan, di periode sekarang ini masih ada upaya untuk bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
"Menteri Agama misalnya berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya, Pancasila yang seharusnya alat pemersatu melalui draf RUU haluan ideologi Pancasila, justru membuat banyak marah orang dan bahkan menjadi pemecah belah," ucapnya.
Baca Juga: Masih Banyak Pihak Tidak Setuju Omnibus Law, Mahfud MD: Mana Ada UU di Indonesia Tidak Diprotes?
