Network
PR BEKASI - Ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Menurut lembaga nirlaba Said Aqil Siroj (SAS) Institute, peranan ormas Islam dan MUI tersebut sangat dibutuhkan untuk meyakinkan banyak masyarakat yang masih mempercayai pandemi Covid-19 ini sebagai konspirasi.
Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Kampanye Publik SAS Institute, Endang Tirtana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Kunjungan PM Jepang ke Indonesia, Rachmat Gobel: Itu Bisa Perkuat Struktur Ekonomi Nasional
"Masih kuatnya teori konspirasi dari kelompok-kelompok anti-vaksin, peran MUI dan ormas-ormas Islam menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam sosialisasi vaksin," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dirinya menambahkan, para ulama dan pemuka agama harus berperan kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 merupakan situasi darurat di tengah polemik sudah tersertifikasi halal atau belum vaksin tersebut.
Demikian pula soal rencana vaksinasi darurat, kata dia, pemerintah harus ada penjelasan yang transparan kepada publik.
Baca Juga: Naruto Dikabarkan Mati, Para Fans Ajak Warga Desa Konoha Takziah hingga Perempuan Ini Menangis
"Jangan sampai karena ketergesa-gesaan akan mempengaruhi rencana dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah," katanya.
Menurut dia, sosialisasi dan kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program vaksinasi.
"Kesulitan hidup dan ekonomi rakyat sudah sangat berat akibat Covid-19. Perlu dukungan dari semua kalangan, termasuk untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan pada semua aktivitas," kata Endang Tirtana.
Baca Juga: Libur Panjang dan Cuti Bersama, Menhub Memprediksi Kepadatan Kendaraan Akan Terjadi pada Akhir Bulan
Dia menilai pemerintah sudah sangat serius menemukan vaksin Covid-19 untuk rakyat agar dapat keluar dari berbagai krisis yang diakibatkan oleh virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
Bahkan, pemerintah telah gencar melakukan diplomasi agar mendapatkan vaksin COVID-19. Pada Agustus 2020 lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Tiongkok untuk menjalin kerja sama terkait pengadaan vaksin dari Sinovac Biotech.
Indonesia melalui PT Bio Farma meraih komitmen 40-50 juta dosis dari Sinovac hingga Maret 2021, dari total keseluruhan mencapai 260 juta dosis.
Baca Juga: Rencana Nginep Liburan Panjangnya Ditunda Dulu, Satpol PP Tak Beri Izin Penyewaan Vila di Bogor
Bio Farma yang merupakan salah satu BUMN farmasi telah menggelar uji klinis fase 3 terhadap vaksin Sinovac dengan melibatkan 1.620 relawan.
Endang mengapresiasi pemerintah yang juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Sinopharm dan Cansino Biologics.
Sinopharm sedang melakukan uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab (UEA) bekerja sama dengan G42. Indonesia mengirim tim "reviewer" untuk memantau perkembangan uji klinis tersebut.
Baca Juga: Jelang Libur Panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, 160.000 Personel Gabungan TNI-Polri Disiapkan
Bahkan, Retno dan Erick terbang ke Inggris untuk mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis.
Selain itu, Indonesia melalui Bio Farma menjalin kerja sama multilateral pengembangan vaksin dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).***
