Network
PR BEKASI - Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah menjelaskan bahwa terdapat dua skema dalam pemberian vaksin kepada masyarakat.
Pertama, vaksinasi kelompok prioritas yang disediakan pemerintah dan kedua, vaksin jalur mandiri.
Tentu di kalangan masyarakat yang bukan dijadikan prioritas, terdapat kekhawatiran yang muncul tentang berapa lamakah waktu yang dibutuhkan agar masyarakat biasa mendapatkan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Link Live Streaming Gratis! Debat Capres AS Terakhir Trump vs Biden, Siapa yang Akan Menang?
Adapun kelompok yang dimaksud prioritas itu di antaranya tenaga kesehatan, aparat yang bekerja di bidang pelayanan publik, dan penerima bantuan BPJS Kesehatan. Pemberian vaksin hanya pada kelompok usia tertentu, karena penelitian vaksin Covid-19 dilakukan pada rentang usia tersebut.
"Nanti akan disiapkan siapa saja yang akan mendapatkan disediakan oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah, bahkan bisa digratiskan," ujar Airlangga Hartarto dalam sebuah talk show yang disiarkan oleh kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis, 22 Oktober 2020.
"(Pemberian vaksin) itu yang tercatat dalam BPJS Kesehatan dan usianya 19-59 (tahun). Kenapa 19-59, karena percobaan-percobaan itu dilakukan dalam range itu. Jadi yang usia 19 ke bawah lebih muda tidak dilakukan percobaan," ucapnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Capai 402.08 Miliar Dolar, Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatannya
Selain jalur vaksinasi prioritas, kata Airlangga, pemerintah juga akan menyediakan jalur vaksin mandiri bagi masyarakat.
"Terkait dengan masyarakat mengakses, nanti akan disediakan jalur vaksin mandiri. Jalur vaksin mandiri ini nanti akan dikelola melalui BUMN Bio Farma beserta mitra mitranya yang ditunjuk," ujar Airlangga Hartarto.
Kendati begitu, Airlangga mengatakan untuk vaksin jalur mandiri masih dalam proses pembahasan dan akan diinformasikan lebih lanjut saat vaksinnya sudah tersedia. Nantinya, pemerintah akan menyampaikan secara jelas terkait harga vaksin dan bagaimana cara memperolehnya.
Baca Juga: Kirim Surat ke Menkes Terawan, PB IDI: Program Vaksinasi Jangan Dilakukan Tergesa-gesa
"Pemerintah nanti akan memberikan informasi secara jelas pada saat program ini sudah siap dan pada saat vaksinnya sudah tersedia," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan siapa saja pihak yang akan disuntik vaksin pada tahap awal kemudian tahap kedua akan diperuntukkan bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah sejumlah 5 orang.
"Kita akan prioritaskan, yakni garda terdepan itu terdiri dari tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, termasuk TNI/Polri dan aparat hukum. Jumlahnya sekitar 3.5 juta," ucap Airlangga Hartarto, ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca Juga: Sambut Tantangan KSPI, PKS Mengaku Siap Jadi Inisiator Pelaksanaan Legislative Review Omnibus Law
Bagi tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Dosen baik di negeri maupun swasta akan dibagikan untuk sebanyak 4.3 juta orang.***
