Network
PR BEKASI – Pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya, baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.
Hal itu, dikatakan sebagai cara untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi di Indonesia.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro MA menyampaikan hal tersebut melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.
“Di Indonesia ini, ada yang namanya UU (Undang-Undang) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Tiga Hari Mencari, Polisi Amankan Pemuda Pelaku yang Tega Membakar Kerabat Presiden Jokowi
“Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro menambahkan.
Dia menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada, harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.
Karena itu, jika permasalahan tersebut hanya dibiarkan saja sampai menumpuk, dapat menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
“Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan Pemilu (Pemilihan Umum),” ucap Siti Zuhro.
Baca Juga: Kabar Duka, Tokoh Penting dalam Rekonsiliasi Suriah Syekh Adnan Meninggal Dunia Akibat Dibom
“Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” tuturnya menambahkan.
Siti Zuhro menerangkan bahwa perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksankan oleh masyarakat.
Jadi dalam berdemorkasi, kita bisa melakukan ‘trust building' atau membangun kepercayaan sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa Pilkada.
“Saling mencemooh, saling melecehkan, ini kan sama sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren,” ujar Siti Zuhro.
Baca Juga: Tiga Hari Mencari, Polisi Amankan Pemuda Pelaku yang Tega Membakar Kerabat Presiden Jokowi
“Jadi, semakin demokratis masyarakat, harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” ucapnya menambahkan.
Menurut Siti Zuhro, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat.
“Ini yang saat ini tidak ada, hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU. Dari tahun ke tahun terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait, dengan budaya demokrasi itu sendiri,” tuturnya.
Siti Zuhro menyampaikan bahwa ‘trust building’ adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi karena itu menyangkut membangun peradaban.
Baca Juga: Bongkar Berita Bohong tentang Dirinya, Devano Danendra Akui Sudah Tidak Percaya Media
Membangun suatu nilai-nilai budaya yang kompatibel dengan nantinya aplikasi dalam berdemokrasi.
Sehingga, jangan sampai ketika sudah terpilih, malah masyarakatnya tidak digubris.
“Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu, untuk merasakan masalah yang ada,” tutur Siti Zuhro.***
